Artikel

Sistem Informasi Desa atau Kelurahan pada era digital saat ini merupakan suatu kebutuhan vital bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Eksistensi Platform Sistem Informasi Desa telah diwajibkan pemanfaatannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan dikuatkan dengan peraturan dan surat keputusan lainnya yang relevan dengan upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintah sehubungan dengan pengelolaan data dan informasi, baik tentang data kewilayahan, data kependudukan, data pembangunan, dan data lainnya.

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendes Nomor 21 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menyebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan desa adalah SDGs Desa dimana penyusunan dan penyelarasannya dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.

Yang dimaksud sistem informasi desa pada pemendes 21 ini adalah sistem informasi desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Berupa Dashboard Sistem Informasi Desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa, pihak ketiga, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam konteks sistem informasi desa yang disediakan Kementerian Desa PDTT, peran pemerintah desa adalah sebagai pengguna atau user atau operator yang bertugas memasukan data kewilayahan, data kependudukan, memasukan data dan informasi mengenai Peta Jalan SDGs Desa serta menerima informasi tentang Program/Kegiatan yang akan masuk ke Desa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dashboard Sistem Informasi Desa ini dapat membantu mempermudah Desa mendapatkan data dan informasi tentang program dan atau kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa, sehingga Desa dapat memadupadankan atau menyelaraskan dengan rencana pembangunan di wilayah Desa sesuai dengan RPJM Desa.